164 Kasus DBD di Aceh Singkil, DPRK Didesak Bertindak

Kesehatan

ACEH SINGKIL — Sebanyak 164 kasus demam berdarah dengue (DBD) tercatat di Kabupaten Aceh Singkil. Angka tersebut menjadi perhatian pemerhati daerah Budi Harjo, yang mendesak Komisi IV DPRK Aceh Singkil memanggil Dinas Kesehatan untuk menjelaskan penanganan dan pencegahan penyakit tersebut.

Budi menilai jumlah kasus itu bukan perkara kecil dan perlu ditanggapi sebagai peringatan bagi pemerintah daerah. Ia meminta DPRK menggunakan fungsi pengawasannya untuk menilai perkembangan kasus, langkah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan, serta efektivitas program pencegahan.

Menurut Budi, penjelasan dinas kesehatan perlu disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Dengan begitu, masyarakat dan para wakil rakyat dapat mengetahui upaya yang sudah berjalan sekaligus bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

“Komisi IV DPRK Aceh Singkil jangan hanya menjadi penonton ketika masyarakat berhadapan dengan ancaman DBD. Fungsi pengawasan harus benar-benar dijalankan,” kata Budi. Ia meminta komisi memanggil Dinas Kesehatan, meminta penjelasan, mengevaluasi kinerjanya, dan memastikan ada langkah nyata di lapangan.

Pengawasan DBD tak cukup berhenti di ruang rapat

Budi juga mempertanyakan efektivitas fogging dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan Dinas Kesehatan. Ia mengingatkan bahwa pengasapan saja tidak cukup jika tidak disertai upaya memberantas tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, edukasi kepada masyarakat, dan pemantauan wilayah yang rawan.

Atas dasar itu, ia meminta Komisi IV tidak berhenti pada rapat formal atau sekadar menerima paparan. Jika diperlukan, anggota komisi diminta turun ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan program penanganan benar-benar berjalan.

Baginya, pengawasan lapangan penting untuk menilai pelaksanaan program, bukan hanya mencatat rencana atau mendengar laporan. Pemeriksaan langsung, menurut Budi, dapat membantu memastikan bahwa langkah yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan kebutuhan warga di wilayah yang terdampak.

“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi kegiatan fogging ketika kasus meningkat, sementara akar persoalan dan efektivitas anggaran pencegahan tidak pernah dibuka secara terang,” ujarnya. Ia meminta DPRK berani meminta data dan mengevaluasi program agar anggaran kesehatan memberi dampak bagi masyarakat.

Budi meminta data sebaran kasus dibuka

Dalam pengawasan tersebut, Budi meminta Dinas Kesehatan membuka data sebaran kasus DBD menurut kecamatan dan desa. Ia juga meminta penjelasan mengenai jumlah pasien yang menjalani perawatan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta realisasi anggaran fogging.

Informasi itu, menurut dia, perlu disertai paparan langkah antisipasi untuk menghadapi peningkatan kasus. Data yang rinci dapat menjadi bahan bagi DPRK untuk menilai apakah upaya penanganan dan pencegahan telah menjangkau wilayah serta kebutuhan yang tepat.

Budi tidak merinci data tambahan yang ia minta itu sudah tersedia atau belum. Namun, ia menekankan perlunya keterbukaan agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada paparan umum. DPRK, katanya, perlu memperoleh dasar yang cukup untuk mengevaluasi program dan meminta tindak lanjut dari dinas terkait.

Ia juga mengingatkan agar tanggung jawab penanganan DBD tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat melalui imbauan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah, menurut Budi, tetap bertanggung jawab memastikan sistem pencegahan, pengawasan, dan pelayanan kesehatan berjalan maksimal.

Pemerintah daerah diminta menunjukkan langkah nyata

Desakan tersebut muncul setelah jumlah kasus DBD di Aceh Singkil mencapai 164, sebagaimana disampaikan pelaksana tugas Dinas Kesehatan kepada Tribunnews. Bagi Budi, angka itu semestinya menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan untuk melihat kembali pelaksanaan program, bukan sekadar menyampaikan imbauan kepada warga.

Ia meminta Komisi IV DPRK menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan menjalankan pengawasan secara sungguh-sungguh. Pemeriksaan terhadap kinerja dinas, keterbukaan data, dan pengecekan lapangan disebutnya sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan berjalan nyata.

Budi mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu sampai muncul korban jiwa sebelum bergerak. “Rakyat membutuhkan tindakan, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.

Dengan adanya desakan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut Dinas Kesehatan dan Komisi IV DPRK Aceh Singkil. Keterbukaan informasi dan evaluasi program dapat menjadi pijakan untuk menilai upaya penanganan DBD, sementara masyarakat tetap perlu dilibatkan dalam pencegahan di lingkungan masing-masing.