Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong percepatan inovasi vaksin sekaligus pemerataan akses kesehatan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan upaya itu perlu ditopang riset ilmiah, teknologi modern, penyempurnaan regulasi, serta kerja sama antara peneliti, perguruan tinggi, dan industri farmasi.
Komitmen tersebut disampaikan Taruna dalam kuliah umum bertajuk “Bridging the Vaccine Gap: Scientific and Technological Advances for Diseases Lacking Effective Vaccines” di kampus Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L), Jakarta. Kegiatan itu turut dihadiri Rektor i3L Katherine dan Board Director Kalbe Farma Mulialie.
Taruna mengatakan kesenjangan vaksin atau vaccine gap masih menjadi persoalan kesehatan global. Sejumlah penyakit berbahaya, seperti tuberkulosis (TBC), AIDS, hepatitis C, dan malaria, belum memiliki vaksin yang efektif atau belum dapat dijangkau masyarakat secara adil dan merata.
Kesenjangan vaksin terlihat saat pandemi
Ketimpangan akses menjadi nyata selama pandemi COVID-19. Dalam kurun 12 bulan, cakupan vaksinasi di negara berpenghasilan tinggi dapat melampaui 80 persen. Sementara itu, negara berpenghasilan rendah masih berada di bawah 15 persen.
“Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak,” ujar Taruna. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tersedianya vaksin belum otomatis menjamin semua masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang sama.
Menurut Taruna, tantangan pengembangan vaksin tidak hanya berada pada aspek biologis, termasuk virus yang mudah bermutasi. Biaya penelitian yang tinggi, keterbatasan fasilitas produksi dalam negeri, dan kendala distribusi melalui rantai dingin juga perlu diatasi agar vaksin dapat tersedia lebih luas.
Karena itu, keberhasilan vaksin tidak cukup dinilai dari penemuan di laboratorium. Produk tersebut juga harus terjangkau, mampu diproduksi dalam skala besar, dan dapat didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Taruna menyebut pemanfaatan platform mRNA, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta vaksin mukosa sebagai bagian dari teknologi yang dapat mendukung pengembangan.
BPOM jembatani riset hingga produk siap digunakan
Untuk memastikan hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, BPOM berkomitmen mendampingi proses hilirisasi hingga riset menjadi produk obat yang siap digunakan. Pendampingan mencakup pengujian awal, uji klinis, pemenuhan standar fasilitas produksi current good manufacturing practice (cGMP), sampai penerbitan izin edar.
Peran tersebut penting karena pengembangan produk inovatif melibatkan tahapan panjang dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum obat atau vaksin dapat digunakan. BPOM menyatakan percepatan proses perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat, bukan dengan mengurangi pengawasan terhadap produk.
Saat ini, BPOM tengah menyusun aturan mengenai conditional approval atau persetujuan bersyarat. Kebijakan itu ditujukan untuk mempercepat akses terhadap vaksin dan obat baru tanpa mengabaikan standar keamanan, khasiat, dan mutu. Rancangannya disiapkan melalui koordinasi dengan berbagai lembaga serta dengan melibatkan masukan publik, mengacu pada praktik yang diterapkan di Eropa.
Selama ini, registrasi produk di Indonesia secara umum melalui tiga mekanisme: special access scheme (SAS), emergency use authorization (EUA) untuk situasi pandemi atau endemi, serta jalur evaluasi normal. Jalur terakhir dapat memerlukan waktu panjang, terutama bagi produk inovatif seperti obat untuk penyakit langka yang membutuhkan investasi besar dan uji klinis bertahap dari fase pertama hingga fase ketiga secara multisentra.
Percepatan izin tetap mengutamakan keamanan
Taruna menegaskan persetujuan bersyarat bukan berarti pelonggaran standar. “Kebijakan percepatan ini dipastikan tidak akan menurunkan standar keamanan, khasiat, dan mutu, karena pengawasan BPOM tetap dilakukan secara ketat,” ujarnya. Ia menilai setiap keputusan penerbitan izin bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya melayani masyarakat dan menyelamatkan nyawa.
BPOM juga menjajaki kerja sama internasional melalui mekanisme mutual agreement, reliance, dan reference untuk mendukung percepatan penerbitan izin edar. Kerja sama lintas negara itu menjadi salah satu langkah untuk membantu inovasi medis menjangkau masyarakat secara lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.
Di dalam negeri, BPOM berharap perguruan tinggi, termasuk i3L, dan industri farmasi nasional memperkuat kolaborasi strategis. Alih teknologi dan kemitraan produksi diharapkan membuat Indonesia mampu menghasilkan vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau secara mandiri, sehingga ketergantungan pada impor dapat dikurangi. Keberhasilan upaya tersebut akan ditentukan bukan hanya oleh kemajuan riset, tetapi juga oleh kemampuan membawa hasilnya hingga ke masyarakat yang membutuhkan.

