Pemekaran Banyumas: Wacana Banyumas Barat dan Kota Purwokerto

Nasional

Wacana pemekaran Kabupaten Banyumas kembali dibicarakan di Jawa Tengah, dengan usulan pembentukan Kabupaten Banyumas Barat dan Kota Purwokerto. Gagasan tersebut dinilai strategis, tetapi belum menjadi keputusan resmi untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB), terutama karena moratorium pemekaran masih berlaku secara nasional.

Di tengah belum terbukanya pembentukan DOB, pembahasan mengenai pemekaran tetap berjalan dalam bentuk persiapan administrasi dan kajian. Perkembangan ini menempatkan usulan Banyumas pada tahap wacana dan penelaahan, bukan pada tahap pembentukan wilayah baru yang telah disahkan.

Usulan pemekaran Banyumas masih berupa wacana

Gagasan yang disebut dalam pembahasan itu mencakup dua kemungkinan: Kabupaten Banyumas Barat dan Kota Purwokerto. Keduanya merupakan usulan pemekaran dari wilayah Banyumas, namun bahan yang tersedia tidak merinci batas wilayah, cakupan kecamatan, ataupun bentuk pemerintahan yang akan dibentuk.

Karena itu, penyebutan kabupaten dan kota baru perlu dibedakan dari keputusan resmi. Sampai moratorium pembentukan DOB dicabut atau kebijakan terkait berubah, usulan tersebut belum berarti Banyumas Barat maupun Kota Purwokerto telah terbentuk sebagai daerah otonom.

Label strategis yang melekat pada gagasan itu juga belum disertai uraian rinci mengenai alasan, kajian kelayakan, atau dampak yang diharapkan. Hal yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah pembahasan pemekaran kembali mengemuka dan persiapan kajian masih dapat dilakukan meski pembentukan daerah baru tertahan moratorium.

Moratorium menjadi batas bagi pembentukan daerah baru

Moratorium pembentukan DOB menjadi salah satu kendala utama dalam pembahasan pemekaran di Banyumas. Kebijakan tersebut membuat usulan pembentukan kabupaten atau kota baru tidak dapat langsung berlanjut menjadi penetapan wilayah baru.

Meski demikian, moratorium tidak menutup ruang bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyiapkan bahan. Informasi sumber menyebut persiapan administrasi, kajian, serta pembahasan kebutuhan pemekaran masih dapat dilakukan. Tahapan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai usulan, tetapi bukan jaminan bahwa pemekaran akan disetujui.

Pemisahan antara persiapan dan keputusan penting dipahami agar wacana tidak dianggap sebagai kepastian. Tanpa keputusan resmi, nama Banyumas Barat dan Kota Purwokerto tetap berada dalam ranah usulan. Belum ada keterangan dalam bahan mengenai jadwal pembentukan atau kepastian bahwa pemerintah pusat akan menyetujui keduanya.

DPRD Jawa Tengah membahas proses pemekaran

Komisi A DPRD Jawa Tengah disebut berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2026. Konsultasi itu membahas proses pemekaran, termasuk usulan DOB di Banyumas dan Brebes, dengan persoalan moratorium menjadi salah satu pokok pembicaraan.

Dalam perkembangan berikutnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho pada Agustus 2026 mendorong Banyumas memanfaatkan masa moratorium untuk memperbarui kajian pemekaran. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berpusat pada usulan wilayah, tetapi juga pada kesiapan bahan dan kajian selama pembentukan DOB belum dapat dilakukan.

Namun, informasi yang tersedia belum menjabarkan hasil konsultasi, isi kajian yang perlu diperbarui, maupun tindak lanjut resmi dari pemerintah daerah. Karena itu, dorongan memperbarui kajian belum dapat dibaca sebagai persetujuan atas pembentukan Banyumas Barat atau Kota Purwokerto.

Kelanjutan wacana menunggu kajian dan kebijakan

Ke depan, arah usulan pemekaran Banyumas akan bergantung pada perkembangan kajian serta kebijakan mengenai moratorium DOB. Selama moratorium masih berlaku, perhatian dapat diarahkan pada kelengkapan persiapan dan kejelasan kebutuhan pemekaran, tanpa menganggap pembentukan daerah baru sudah dipastikan.

Bagi masyarakat, informasi mengenai status usulan dan proses yang sedang berjalan menjadi penting agar wacana tidak disalahartikan sebagai keputusan final. Pembahasan Banyumas Barat dan Kota Purwokerto masih memerlukan kejelasan lebih lanjut sebelum dapat bergerak dari gagasan menuju proses pembentukan resmi.