Pagu Efektif BGN Kini Rp 229 Triliun

Ekonomi

Kementerian Keuangan menyebut anggaran efektif Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 kini sebesar Rp 229 triliun, turun dari pagu awal Rp 268 triliun. Penyesuaian itu dilakukan dalam kebijakan efisiensi anggaran, sementara pemerintah menyatakan fokusnya bukan sekadar penghematan, melainkan memastikan program BGN mencapai sasaran dan memberi hasil sesuai harapan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Ia mengatakan sekitar Rp 38 triliun dari anggaran awal telah menjadi efisiensi.

“Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp 229 triliun, jadi sekitar Rp 38 triliun sudah menjadi efisiensi,” kata Sudarto.

Efisiensi anggaran BGN bukan satu-satunya fokus

Sudarto menegaskan pemerintah tetap mendukung langkah perbaikan yang dilakukan BGN. Menurut dia, pembahasan anggaran perlu dilihat bersama upaya memastikan program berjalan sesuai target, bukan hanya dari besarnya penghematan yang berhasil dilakukan.

“Fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” ujarnya, mengutip arahan Menteri Keuangan dalam konferensi pers tersebut.

Pernyataan itu menempatkan penyesuaian pagu dalam konteks tata kelola dan capaian program. Dengan anggaran efektif yang lebih rendah daripada pagu awal, perhatian pemerintah juga tertuju pada ketepatan pelaksanaan serta hasil yang diterima masyarakat.

BGN sebelumnya menyatakan besaran Rp 229 triliun masih bersifat sementara. Dalam keterangan pada Juli 2026, Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan lembaganya masih mengkaji refocusing penerima manfaat dan perubahan tata kelola. Ia menyebut masih ada ruang untuk penyesuaian lebih lanjut sebelum proses tersebut selesai.

Realisasi program MBG mencapai Rp 153,2 triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian utama dari pelaksanaan anggaran BGN yang disorot Kemenkeu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi anggaran MBG mencapai Rp 153,2 triliun hingga akhir September 2026.

Pada periode yang sama, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat. Angka realisasi dan jangkauan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, bersamaan dengan penjelasan mengenai pagu efektif BGN.

Data tersebut memberi gambaran tentang besarnya skala pelaksanaan MBG. Namun, angka realisasi hingga September berbeda dari pagu anggaran efektif untuk BGN secara keseluruhan. Keduanya menunjukkan sisi yang berlainan: satu mencatat belanja program yang telah berjalan, sedangkan yang lain merupakan batas anggaran efektif setelah penyesuaian.

Kemenkeu tidak merinci dalam keterangan tersebut pos-pos yang mengalami efisiensi maupun pembagian anggaran efektif BGN untuk tiap kegiatan. Karena itu, angka Rp 229 triliun belum menjelaskan sendiri bagaimana perubahan pagu akan memengaruhi masing-masing bagian program.

Refocusing penerima manfaat dan pembenahan distribusi

Dalam penjelasan sebelumnya, BGN menyebut penataan penerima manfaat sebagai salah satu hal yang sedang dikaji. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya mendapat waktu untuk mempertajam tata kelola dan menyisir kembali penerima manfaat. Saat itu, jumlah penerima yang kembali dikaji disebut sebanyak 62,7 juta.

BGN juga menyoroti perlunya sinkronisasi distribusi MBG ke sekolah. Agustina pernah menyampaikan temuan mengenai satu sekolah yang dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan pembagian layanan untuk kelas yang berbeda. Temuan tersebut, menurut BGN, perlu dicocokkan dengan data pendidikan.

Penataan distribusi dan penerima manfaat menjadi bagian dari pekerjaan yang berjalan seiring dengan efisiensi. Sebelumnya, Agustina mengatakan angka efisiensi belum menjadi fokus utama BGN, sementara proses penyelarasan layanan masih dilakukan.

Perubahan anggaran berikutnya akan bergantung pada hasil peninjauan dan keputusan pemerintah. Bagi publik, perkembangan yang perlu dicermati bukan hanya besarnya pagu, tetapi juga bagaimana penyesuaian itu diterjemahkan menjadi layanan MBG yang tepat sasaran dan tetap sesuai dengan tujuan program.